Langsung ke konten utama

Atlantis Di Indonesia

Isu kejatidirian bangsa Indonesia, bahwa Indonesia adalah pusat peradaban dunia, semacam Atlantis, dalam pengamatan saya mengemuka dalam tiga tahun terakhir ini. Ini seiring dengan terbitnya terjemahan dua buku kontroversial, "Atlantis itu Indonesia" (Arysio Santos, 2009) dan "Eden in the East" (Stephen Oppenheimer, 2010). Saya berandai-berandai, bila kedua buku itu tidak diterjemahkan dan diterbitkan di Indonesia, mungkin isu kejatidirian bangsa tak mengemuka serius sekarang, meskipun Soekarno sudah meneriakkan soal jati diri bangsa lebih dari 50 tahun yang lalu.

Buku Atlantis itu kemudian melahirkan banyak buku lain tulisan orang-orang Indonesia yang umumnya mendukung bahwa Atlantis itu Indonesia. Beberapa kalangan pejabat atau tokoh masyarakat pun ramai-ramai mendukung tesis yang digulirkan Santos ini entah apa tujuannya, mungkin berusaha mengangkat jatidiri bangsa yang mungkin dalam pandangan mereka tengah merosot. Saya dengar sendiri itu diucapkan dari seorang tokoh politik terkenal ketika saya diundang membedah buku Atlantis oleh penerbitnya. Sayangnya, hampir tak ada buku-buku ikutan itu ditulis dengan riset mendalam, hanyalah memanfaatkan isu.

Lalu tesis bahwa Indonesia pusat peradaban dunia ini kemudian bergulir terus dan menjadi seperti bola salju, semakin bergulir menjadi besar. Dibentuklah lembaga-lembaga masyarakat atau komunitas-komunitas penghayat bahwa Indonesia adalah pusat peradaban dunia atau Indonesia adalah Atlantis. Lalu isu bahwa Indonesia "negeri 1000 piramida" pun mencuat. Beberapa gunung atau bukit kerucut mulai dicurigai sebagai piramida yang jauh lebih tua dari Mesir, beberapa bukit itu disurvei, digali, dibongkar.

Terjadilah perdebatan di antara kalangan ilmuwan Indonesia juga di antara masyarakat yang pro dan kontra atas tesis ini. Sukuh, Cetho, Panataran, Gunung Padang, Gunung Lalakon, Gunung Sadahurip tiba-tiba naik ke permukaan, padahal sebelumnya, sebelum lima tahun lalu tak ada yang meributkannya, tenggelam di bawah permukaan.

Belakangan saya juga mengamati, muncul isu bahwa sejarah Indonesia yang kita kenal selama ini, yang pernah kita pelajari di sekolah dasar-menengah, yang diajarkan kepada para mahasiswa sejarah, dan yang telah menghasilkan para sejarawan besar Indonesia seperti Nugroho Notosusanto, Sartono Kartodirdjo, juga para ahli arkeologi besar Indonesia seperti R Soekmono, RP Soejono adalah sejarah dan arkeologi yang palsu, sejarah dan arkeologi buatan Belanda, penjajah. Semua sejarah dan arkeologi yang beredar itu adalah sejarah yang bohong besar yang ditujukan agar Indonesia tak punya jati diri.

Isu ini mengatakan sejarah yang kita kenal sekarang ini adalah hasil perbuatan konspirasi Belanda atau negara-negara Barat lainnya untuk mengecilkan Indonesia. Maka isu ini mau tak mau menyulut 'peperangan' antara para sejarawan dan arkeolog dengan para penganut teori konspirasi...

Para penganut teori bahwa sejarah Indonesia itu palsu atau bohong besar menggunakan tesis dari penulis Swedia Juri Lina, yang pada tahun 2004 menulis buku kontroversial "Architects of Deception- the Concealed History of Freemasonry". Dalam bukunya ini, Juri Lina berpendapat bahwa ada tiga cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri :
1. Kaburkan sejarahnya
2. Hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya
3. Putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, katakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif.

Menurut kalangan penganut teori konspirasi, bahwa sejarah Indonesia itu adalah buatan Belanda, buatan Freemasonry, buatan Knights of Templar, buatan Illuminati - kalangan ini juga diilhami oleh novel kontroversial yang mengaduk-mengaduk fakta dan fiksi Dan Brown, "the Davinci Code" atau "the Lost Symbol" yang menggambarkan bahwa banyaknya konspirasi itu bekerja, untuk meredam tesis Juri Lina tersebut.

Bahwa leluhur Indonesia itu berkebudayaan sangat tinggi, bahkan Indonesia itu pusat kebudayaan dunia, adalah usaha-usaha untuk meredam tesis tersebut

Riuh sekali dalam beberapa tahun belakangan ini atas semua isu tersebut, menyambar perdebatan atau lebih tepatnya "peperangan" di antara para ilmuwan, kelompok-kelompok masyarakat yang pro dan kontra.

Di mana kita sebenarnya berdiri? Apa yang sebenarnya tengah terjadi? Mungkin tidak mudah untuk menjawabnya. Kita lihat saja. Saya punya pendapat, Anda pun punya pendapat. Milikilah analisis dan argumen yang kuat, jangan sekadar ikut arus.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Nilai Rupiah Terhadap Dollar

Currency against US Dollar, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Venezuela: -2,000,000% Sudan: -168% Turkey: -67% Argentina: -65% Angola: -57% Iran: -30% Brazil: -21% Ethiopia: -18% Pakistan: -17% Russia: -13% Sweden: -12% Tunisia: -11% Nicaragua: -8% Indonesia: -8% Myanmar: -8% Haiti: -8% India: -7.4% Yang bilang Rupiah hancur adalah mereka yang pura2 bodoh atau bodoh beneran. Semua data bisa di cari di Internet. Kalau pendapat saya sih pura2 bodoh dalam rangka membodohi masyarakat awam #2109jokowitetappresiden #bersihmerakyatkerjanyata #indonesiasiapbersaingdileveldunia #kotabekasikeren #mustikajayakeren #cimuningkeren #pedurenankeren #mustikasarikeren #bantargebangkeren #ciketingudikkeren #cikiwulkeren #sumurbatukeren #rawalumbukeren #bojongmentengkeren #bojongrawalumbukeren #sepanjangjayakeren #pengasinankeren #nasdemantimahar #nasdempeloporgerakanperubahan #politiktanpamahar #nasdemustikabara #firmanasdemustika #firmanasdemawero Salam Re...

NASDEM : Politik Tanpa Mahar

Partai NasDem membulatkan tekad politik tanpa mahar. Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengungkap, NasDem sejatinya bisa meraup pemasukan besar sejak mengikuti pilkada beberapa waktu terakhir jika menerapkan mahar politik.  "Tiga kali pilkada (yang diikuti) potensi pemasukan keuanganya itu perlu saudara-saudara ketahui, tidak kurang dari Rp1 triliun," kata Surya Paloh dalam konsolidasi kader NasDem se-Jawa Barat di Bandung, Jabar, Minggu 4 Maret 2018. Kalau mau, kata Surya, NasDem bisa saja tak menolak duit itu. Apalagi, ongkos sebagai partai politik, tidak sedikit. "Rp1 triliun ditolak oleh partai ini? Partai baru ini? Mungkin kalau kita sumbangkan untuk paslon Jabar ini, pasti menang ini," ujarnya. Surya Paloh juga mengungkapkan, ketika Pemilu 2014, NasDem menolak uang Rp57 miliar uang kebutuhan saksi yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dana yang disiapkan KPU dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) itu sejatinya untuk membiayai keperluan s...